Standardisasi merupakan salah satu cara dalam menjaga keseimbangan kualitas produk dan efisiensi usaha. Apabila produk yang diperdagangkan telah lolos proses standardisasi, artinya produk ini sudah layak digunakan konsumen. Hal ini juga dapat menjadi salah satu daya tarik produk bagi calon konsumen. Khususnya dalam industri manufaktur, SNI diperlukan untuk memastikan bahwa produk yang diperdagangkan terjamin. Dimana produk telah melalui proses produksi yang tepat, baik dalam segi kualitas maupun keamanan saat dipergunakan.
SNI
Standar Nasional Indonesia (SNI) adalah standar yang ditetapkan oleh BSN dan berlaku secara nasional. Terdapat 5 jenis SNI yaitu produk, sistem, proses, jasa, dan personal. Pada dasarnya penerapan SNI itu bersifat sukarela sampai ada peraturan pemerintah yang mewajibkan penerapan SNI tersebut. BSN tidak memiliki wewenang untuk mewajibkan penerapan suatu SNI.
SNI pada dasarnya dikembangkan sebagai referensi pasar yang penerapannya bersifat sukarela (voluntary). Dalam hal SNI berkaitan dengan kepentingan keamanan nasional, keselamatan, keamanan, kesehatan masyarakat atau pelestarian fungsi lingkungan hidup dan atau pertimbangan ekonomis. Pemerintah melalui instansi teknis yang terkait, dapat mengeluarkan kebijakan untuk memberlakukan SNI secara wajib melalui regulasi teknis.
UU No.20 tahun 2014 tentang standardisasi dan penilaian kesesuaian Pasal 24: Kementerian/Lembaga Pemerintah Non-Kementerian berwenang menetapkan pemberlakuan SNI secara wajib berkaitan dengan kepentingan keamanan nasional, keselamatan, keamanan, kesehatan masyarakat atau pelestarian fungsi lingkungan hidup.
PP No.34 tahun 2018 tentang sistem standardisasi dan penilaian kesesuaian pasal 25: Pemberlakuan SNI secara wajib harus didahului dengan mempertimbangkan hasil analisis dalam regulasi.
Sebelumnya sudah disebutkan bahwa SNI dapat dilakukan secara sukarela. Namun hal ini perlu digarisbawahi, karena sifatnya akan menjadi wajib bergantung pada produk itu sendiri. Apabila produk yang dimiliki merupakan produk yang memerlukan pemenuhan standar tertentu, maka hal ini menjadi wajib. Kembali lagi pada peraturan yang diterbitkan oleh pemerintah.
Informasi secara detail terkait pemberlakuan SNI secara wajib terdapat dalam regulasi teknis (Peraturan) yang memuat lingkup produk yang diwajibkan, pengecualian produk dan skema penilaian kesesuaian yang diterapkan pada pemberlakuan SNI secara wajib dan/atau regulasi yang mengacu kepada SNI tersebut.
Berikut adalah rekap SNI yang diberlakukan wajib.
Baca juga: Konsultasi SNI
